KSW Desak Mentri Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 Harus Transparan

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 Harus Transparan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya.jpg

SIAGA – POLHUKAM Pemerintah lanjutkan moratorium izin baru pengelolaan hutan, terkait kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (inpres) nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyatakan, banyak kebijakan pengelolaan lahan gambut, namun yang menjadi permasalahan, kerusakan lahan gambut masih terus berlangsung hingga sekarang.

Menurut Balthasar, mengingat lahan gambut punya fungsi ekologis yang penting sebagai sistem ekosistem peyangga kehidupan sebagai pengendali iklim global.

“Sekarang masalah lahan gambut banyak mengalami perubahan menuju kondisi yang baik,” ujar Balthasar dalam sambutannya dalam sarasehan ‘Refleksi Pelaksanaan Moratorium Hutan Alam dan Lahan Gambut’, di Jakarta, Kamis (16/5).

Dikatakannya bahwa, Inpres nomor 6 Tahun 2013 meneruskan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dengan melampirkan peta indikatif penundaan izin baru seluas 69.144.073 hektare (ha). Peta direvisi tiga kali, yaitu 22 November 2011 (65.374.252 ha), lalu 16 Mei 2012 (65.281.892 ha) dan 9 November 2012 (64.796.237 ha).

Inpres nomor 6 tersebut dikeluarkan guna menyelesaikan dan upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut. Hal tersebut juga dirasa perlu, guna menunjang penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dilanjutkannya, penundaan pemberian izin baru difokuskan pada hutan alam primer dan lahan gambut di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Serta memperpanjang moratorium pada area penggunaan lain sebagai mana tercantum dalam peta indikatif penundaan izin baru.

Moratorium tak berlaku pada permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Kementerian Kehutaan (Kemhut). Atau, untuk bangunan bersifat vital seperti panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu.

Ada tiga hal utama dalam Inpres nomor 6 Tahun 2013, yaitu memperpanjang penundaan penerbitan izin, peta indikatif, dan tata kelola.

Terkait perizinan, menhut diperintahkan tak menerbitkan izin baru berdasarkan peta indikatif penundaaan izin baru. Kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), meneruskan penundaan penerbitan hak-hak atas tanah. Antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru.

Gubernur, bupati atau walikota diperintahkan menunda penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut. Serta areal penggunaan lain berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru.

Terkait peta indikatif penundaan izin baru, menhut diharuskan menetapkan peta indikatif penundaan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan yang telah direvisi. Kepala Badan Informasi Geospasial ditugaskan melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai peta indikatif penundaan izin baru. Pembaharuan itu dilakukan setiap enam bulan antara Menhut, BPN dan Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau ketua lembaga yang dibentuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional ditugaskan mempercepat konsolidasi peta indikatif penundaan izin baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah. Tindakan ini sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerjasama dengan gubernur, bupati atau walikota dan ketua satgas persiapan pembentukan kelembagaan REDD+ atau ketua lembaga yang dibentuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

Mengenai kebijakan tata kelola, menhut diharuskan membenahinya, terutama bagi izin pinjam pakai serta izin usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam. Menhut juga diharuskan meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis. Sambil memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut, seperti restorasi ekosistem.

Menanggapi keluarnya Inpres nomor 6 Tahun 2013, sejumlah LSM menyatakan dukungannya. Sekalipun, hasil dari dua tahun moratorium izin pengelolaan hutan sebelumnya dinilai tak mencapai target yang diharapkan.

Seperti terkait tata kelola, belum ada peta bersama yang memuat semua izin peruntukan dan pengelolaan atas kawasan hutan. Hingga penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai bentuk perencanaan pembangunan yang belum terwujud.

“Kami mendesak Inpres nomor 6 Tahun 2013 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatip, jujur dan adil,” ujar Koordinator Sawit Watch, Jefri Saragih dalam konferensi persnya.

Terutama mengenai wilayah dan luasan hutan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip serta pelepasan dan pinjam pakai kawasan dari Menhut. Lalu tekait definisi dari pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital.

Kemudian melakukan audit izin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan. Lalu, menghentikan perpanjangan izin atas pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Serta melakukan restorasi ekosistem tanpa menghilangkan hak kelola masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Jefri menyatakan, Inpres dapat menjadi alat untuk mengurangi deforestasi, mencegah kejahatan sistematis di sektor kehutanan. Lalu menyelaraskan penyusunan RTRW.

“Serta mengurangi potensi konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat lokal dan masyarakat adat,” pungkasnya.hko/bw

Jika anda menikmati berita ini, Dapatkan update email

Editor: siaga

Get short URL
http://siaga.co/r/2101
Berita Terkait

Leave a Reply