DPP PDIP Dituding Diskriminatif

DPP PDIP Dituding Diskriminatif Mantan Bupati Bantul Idham Samawi tersangkut kasus korupsi

SIAGA – YOGYA  Kebijakan DPP PDIP memberikan bantuan hukum terhadap mantan Bupati Bantul Idham Samawi yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah Persiba menuai kecaman. Partai berlambang banteng moncong putih ini dianggap diskriminatif terhadap para kader yang tersangkut perkara hukum.

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Gunungkidul Ratno Pintoyo, menganggap ada upaya yang membeda-bedakan antara kader yang tersangkut perkara korupsi. “Kami terus terang heran dengan arah sikap PDIP, katanya kader yang tersangkut perkara korupsi tidak akan dibela, karena memalukan partai. Namun yang terjadi justru sebaliknya,” ucapnya kemarin.

Menurut mantan legislative yang kesrimpet kasus perjudian ini, dalam perkara Idham Sawami, jelas ada pelanggaran hukum yang dilakukan dengan hibah tersebut. Hal ini diperkuat dengan kacaunya proses paripurna yang berujung pada voting untuk menggelontorkan anggaran ke Persiba melalui KONI tersebut. “Kalau itu tidak melanggar hukum, semestinya tidak dengan voting namun aklamasi. Dulu kalau tidak salah, saat membaca di media, sudah diingatkan kalau melanggar hukum, nah giliran terbukti, justru malah diberikan pembelaan,” kata mantan Ketua DPRD Gunungkidul ini.

Sejauh ini, pihaknya sudah merasa pasrah dengan kasus yang menimpanya. Pertama, tidak ada pembelaan dari partai, yang kedua semua tersangka dilarang untuk menjadi caleg dengan alasan kontraproduktif terhadap partai.

“Nah semestinya, hal ini juga terjadi pada Idham Samawi. Kalau PDIP itu partainya wong cilik, ya tidak diskriminatif,” kata Ratno. Seperti diketahui, Ratno dan sejumlah kader PDIP di Gunungkidul lainnya tersandung kasus dana tunjangan DPRD Gunungkidul 2003– 2004.

Selain Ratno, kader PDIP lainnya yang tersandung kasus dana tunjangan adalah Supriyo Hermanto, Ternalem PA , Warta, Naomi Prirusmiyati, dan Bambang Eko Prabowo. Mereka dicoret dari daftar caleg meski kasus hokum yang menimpa mereka belum inkracht karena masih dalam proses banding.

Selama menghadapi kasus hukum tersebut para kader loyal PDIP ini tak mendapat bantuan hukum dari partai yang menaunginya.

Di tempat terpisah Ternalem PA juga berharap Idham Samawi menjadi sosok politikus yang elegan dan menjunjung integritas. “Dulu dia juga sempat ngomongdi media, penetapan tersangka korupsi oleh Kejaksaan itu tidak main-main. Sudah berdasarkan pencermatan yang dalam. Nah akhirnya kader dicoret. Semestinya hal ini juga diterapkan sama dengan kasus yang menimpanya. Ini demi nama baik dan nama besar PDIP. Jangan sampai tercoreng juga,” ucapnya.

Menanggapi protes Ratno Cs ini, Sekretaris DPD PDIP Yogyakarta Bambang Praswanto hanya berkomentar singkat. “Tanyakan ke DPP mas, khanPak Idham itu ketua DPP. Jika mau protes silakan tulis protes ke DPP saja,” ujarnya melalui pesan pendeknya.

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Sidharta Dartusubrata menandaskan DPP akan segera membentuk tim advokasi untuk memberikan bantuan hukum terhadap Idham. Terkait dengan jabatan politis Idham di PDIP, Sidharta enggan berkomentar karena belum ada koordinasi di DPP.

Terkait pencalegan Idham, hingga saat ini belum ada keputusan terhadapnya. “Kami belum tahu. Yang jelas, DPP akan membentuk tim advokasi,” kata Sidharta saat menghadiri peringatan Hari Jadi Bantul, kemarin. chol

Jika anda menikmati berita ini, Dapatkan update email

Editor: soe minto

Get short URL
http://siaga.co/r/6712
Berita Terkait

Leave a Reply