5 Kejanggalan Sidang Kasus Cebongan

5 Kejanggalan Sidang Kasus Cebongan Kopassus Penyerang Lapas Cebongan, Hero yang dipenjarakan?

SIAGA – YOGYA Koalisi Rakyat Pemantau-Peradilan Militer (KRPM) memberikan beberapa catatan terhadap proses persidangan terhadap penyerangan yang dilakukan oleh oknum prajurit Kopassus Kandang Menjangan terhadap Lapas Kelas II B Cebongan, Jogjakarta. Catatan ini berdasar pada pemantauan yang dilakukan adalah sejak agenda pembacaan dakwaan pada 20 Juni 2013 hingga agenda pembuktian.

Catatan penting ini perlu diketahui publik. Soal sesuai tidaknya dengan prinsip hukum dan asas lembaga peradilan yang fair-trial dan prinsip transparansi,” kata koordinator KRPM, Sumiardi, dalam siaran persnya. Catatan itu meliputi substansi persidangan hingga suasana persidangan saat berlangsung.

Pertama, KRPM melihat ada missing link keterangan terdakwa, saat mereka berada di ring road utara dekat kampus Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY). Para terdakwa mengatakan, informasi tentang keberadaan Hendrik Angel Sahetapy alias Deki CS mereka ketahui dari orang yang mereka temui di tempat itu. »Tapi tak ada saksi dari orang-orang di ring road itu yang dihadirkan. Mestinya, hakim dan oditur menggali lebih jauh jawaban terdakwa,” kata Sumiardi.

Juga saat terdakwa eksekutor Sersan Dua Ucok Tigor Simbolon menyatakan sedih, terpukul, dan emosi usai mendengar kabar meninggalnya Sersan Kepala Heru Santosa dan penganiayaan Sersan Satu Sriyono. Faktanya, terdakwa masih bisa menyetir mobil dari Lawu ke markas Grup Dua Kopassus. Bahkan, membuat janji bertemu dengan terdakwa lain. Artinya, terdakwa masih mampu mengendalikan diri,” kata Sumiardi.

Catatan lain adalah oditur dan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak menggali secara mendalam penggunaan sebo (penutup kepala dan wajah) dan senjata AK 47 yang dibawa terdakwa. Padahal terdakwa mengatakan, mereka ke Yogyakarta untuk mencari Marcel. »Masak hanya mencari Marcel saja pakai sebo. Soal senjata yang dibawa itu juga mengesankan terdakwa akan melakukan tindakan,” kata Sumiardi.

Penyamaran terdakwa sebagai anggota Polda DIY dengan membawa kertas berlogo Polri, menurut KRPM juga bentuk pelanggaran hukum serta sumpah prajurit dan Sapta Marga. Catatan lain adalah soal kehadiran kelompok Paksi Katon yang menggantikan peran polisi dan pembakaran dupa yang mengganggu persidangan.

Menurut Peneliti Hukum dan HAM ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan bahwa terlalu luas kewenangan yang diberikan oleh pengadilan militer terhadap masyarakat yang ingin ikut serta mengamankan persidangan di pengadilan militer.

“Sehingga pengamanan dilakukan oleh milisi sipil yang tidak netral padahal seharusnya dilakukan oleh aparat keamanan yang memiliki hak dan kewajibannya secara hukum yang berlaku dan bersifat netral,” kata Wahyudi dalam surat elektroniknya, di Jakarta, Senin (29/7).

Pasalnya, kata Wahyudi, Pada proses persidangan saat pemeriksaaan terdakwa suara-suara berisik masih kerap terjadi diantaranya suara megapon dan bau kemenyan hingga terdengar berisik dan terasa bau dalam ruang sidang.

“Majelis hakim tidak memperingatkan kepada pihak keamanan untuk menertibkan padahal cukup mengganggu proses persidangan,” pungkasnya. Chol

Jika anda menikmati berita ini, Dapatkan update email

Editor: soe minto

Get short URL
http://siaga.co/r/7113
Berita Terkait

Leave a Reply